Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter, Serta Studi Kasus

1.    Kebijakan Fiskal

11.1 Pengertian kebijakan Fiskal

Beberapa pandangan kebijakan fiskal menurut pandangan ahli ;
a. Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. (Sadono Sukirno, 2003)

b. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah uantuk mengelolah/ mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah- ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. (Prathama Rahardja Mandala Manurung, pengantar ilmu ekonomi )

c. Kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain ; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran. (Tulus TH Tambunan, 2006 )

d. Kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakkan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Indikator yang biasa dipakai adalah budget defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan terutama dari pajak. (Norpin, Ph. D. 1987 )

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat yang dijelaskan diatas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

1.2 TUJUAN DARI KEBIJAKAN FISKAL

Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut :

1. untuk meningkat laju investasi
Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan kebijaan investasi berencana di sektor public, namun pada kenyataannya dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat laju investasi.

2. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan Negara secara serentak berupaya memacu laju pembentukkan modal. Nantinya invesatasi optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukkan pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi.

3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja.
Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.

4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional
Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.

5. Untuk menanggulangi inflasi
Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.

6. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional
Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.

1.3 FUNGSI UTAMA KEBIJAKAN FISKAL

1. Fungsi Alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa Public goods seperti jalan, jembatan, pendidikan dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruhn masyarakat.

2. Fungsi Distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan.

3. Fungsi Stabilisasi, agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. ( Soediyono,R,1992,h.89 ) 

1.4. BENTUK – BENTUK KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal umumnya dibagi atas tiga kategori, yaitu:

1. Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa.
Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf “G”. Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah, dan pusat. Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah.

2. Kebijakan yang menyangkut perpajakan
Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas. Baik perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pajak yang dibayarkan digunakan semata-mata untuk pembangunan negara tersebut. Kebijakan pemerintah atas perpajakan mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, hal ini disebut tax reform (pembaharuan pajak). Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan di dalam masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan.

3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer.
Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah tetapi sebenarnya pembayaran tansfer tidak masuk dalam komponen G di dalam perhitungan pendapatan nasional. Alasannya yaitu karena transfer bukan merupakan pembelian sesuatu barang yang baru diproduksi dan pembayaran tersebut bukan karena jual beli barang dan jasa. Pembayaran transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga, namun tidak mencerminkan produksi perekonomian. Karena PDB dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas produksi barang dan jasa, pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah.

Salah satu gagasan utama Keynes pada tahun 1930-an adalah kebijakan fiskal dapat dan hendaknya digunakan untuk menstabilkan tingkat keluaran dan peluang kerja. Secara spesifik menurut Keynes, terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal yaitu:

1) Kebijakan fiskal ekspansioner yaitu memotong pajak dan/atau menaikkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari penurunan.
2) Kebijakan fiskal kontraksioner yaitu menaikkan pajak dan/atau memangkas pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi.

Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan fiskal mempunyai pengaruh baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kebijakan fiskal mempengaruhi tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang , sedangkan dalam jangka pendek mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat barang dan jasa.

2.    Kebijakan Moneter

2.1  Pengertian kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (Bank Sentral) untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui pengawasan uang beredar atau suku bunga, atau kombinasi keduanya, usaha tersebut dilakukan agar terjadi kesetabilan harga, dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.

Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Dengan kata lain, kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol supplay (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi

Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk  mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga untuk mencapai kebijakan gol.

2.2 Penggolongan Kebijakan Moneter

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : 

a)      Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Kebijakan

Moneter Ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.

b)       Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy

Kebijakan Moneter Kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan “kebijakan uang ketat” (tight money policy).

2.3 Instrumen-Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

a)      Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

Opersai Pasar Terbuka Jika Perekonomian Dalam Kondisi Resesi (Under Employment). Kondisi resesi/Under Employment/kerusuhan ekonomi adalah keadaan perekonomian dimana banyak pengangguran faktor produksi dan menurunnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa sebagai pendapatan nasional yang sebenarnya terjadi (aktual) lebih kecil dari pendapatan nasional yang seharusnya terjadi yaitu pendapatan nasional full employment (Y_FE).

§ Agar kegiatan perekonomian meningkat, maka bank sentral perlu menaikkan jumlah uang beredar melalui pembelian surat-surat berharga dari bank-bank dan masyarakat.

§ Jika jumlah uang beredar banyak, maka permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa ikut naik dan selanjutnya akan mendorong kegiatan produksi dalam perekonomian terjadi kenaikan penyerapan tenaga kerja dan kenaikan produksi/pendapatan nasional Y_aktual  akan naik mendekati atau sma dengan Y_FE resesi berkurang atau hilang.

 Operasi Pasar Terbuka Jika Perekonomian Dalam Kondisi Inflasi (Over Employment)Kondisi inflasi/naiknya harga-harga umum dapat terjadi apabila kapasitas produksi perusahhaan telah digunakan secra penuh tapi permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa terus meningkat sehingga pendapatan aktual > pendapatan nasional fulll employment. Untuk mengatasinya dilakukan dengan menurunkan/mengurangi jumlah uang beredar yang ada si masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga oleh bank sentral kepada pihak bank-bank umum.

b)      Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Ada 2 cara yang dapat dilakukan oleh bank sentral dalam membantu bank-bank umum yaitu memberi pinjaman atau sengan membeli surat-surat berharga yang dimiliki bank umum.

c)       Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

d)     Himbauan Moral (Moral Persuasion) dan Kebijakan Kredit Selektif

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.

Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Cara melakukan 2 kebijakan moneter ini adalah dengan melakukan pengawasan secara selektif silakukan dengan menetukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi, dan man yang harus dikembangkan, dan pembujukkan moral yang dilakukan bank sentral dengan mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan bank-bank umum untuk meminta bank umum melakukan langkah tertenru agar mempengaruhi kegiatan ekonomi. 

2.4 . Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Dalam prakteknya, untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter alat utama yang digunakan adalah memodifikasi jumlah uang primer yang beredar. Otoritas moneter melakukan hal ini dengan membeli atau menjual aset keuangan (biasanya kewajiban pemerintah). Ini operasi pasar terbuka berubah baik jumlah uang atau likuiditas (jika bentuk cair kurang dari uang yang dibeli atau dijual). The multiplier effect perbankan cadangan fraksional memperkuat dampak dari tindakan transaksi pasar Konstan oleh otoritas moneter memodifikasi pasokan mata uang dan ini dampak variabel pasar lain seperti suku bunga jangka pendek dan nilai tukar.

Adapun jenis-jenis kebijakan moneter antara lain:

a)      Inflasi Penargetan

Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah bertujuan untuk menjaga inflasi, di bawah sebuah definisi tertentu seperti Indeks Harga Konsumen (IHK), dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala kepada Bank Sentral suku bunga target.

Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga. Target suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentu menggunakan operasi pasar terbuka.

Perubahan target suku bunga dibuat sebagai tanggapan terhadap berbagai indikator pasar dalam upaya untuk memperkirakan tren ekonomi dan dengan demikian pasar tetap pada jalur untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu metode sederhana inflation targeting disebut aturan Taylor menyesuaikan tingkat suku bunga sebagai respon terhadap perubahan dalam tingkat inflasi dan kesenjangan output . Aturan diusulkan oleh John B. Taylor dari Universitas Stanford. Penargetan inflasi pendekatan untuk pendekatan kebijakan moneter ini dipelopori di Selandia Baru.

b)      Harga Penargetan Tingkat

Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya lima tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun berjalan dan masa depan.

c)      Agregat Moneter

Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit (M0, M1 dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan moneter dihentikan dengan pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed.  Pendekatan ini juga kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter.

d)     Nilai Tukar Tetap

Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa jangkar.

Di bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah atau otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli atau menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat.

Sebaliknya, tingkat dipaksakan oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal, impor/lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimana perdagangan mata uang pada pasar/nilai tidak resmi.

2.5 Kebijakan Moneter yang Dilakukan Pemerintah

a)      a. Devaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing.

b)      b. Revaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing.

3.    c. Sanering adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara pengguntingan (pemotongan) uang. Hal ini dilakukan untuk menyehatkan kembali nilai uang yang sudah jatuh. Pemerintah Indonesia pernah melakukan kebijakan sanering pada tahun 1950an. 3.    Bekerjanya Kebijaksanaan Moneter Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil.  Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI Rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi.  Namun jalur atau transmisi dari keputusan BI rate sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu (time lag). Mekanisme bekerjanya perubahan BI Rate sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter.  Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variable ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil. Perubahan BI Rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Pada jalur suku bunga, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan.  Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi.  Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat.  Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi.  Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah.  Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi. Perubahan suku bunga BI Rate juga dapat mempengaruhi nilai tukar.  Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar.  Kenaikan BI Rate, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri.  Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrument-instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat  pengembalian yang lebih tinggi.  Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor.  Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian. Perubahan suku bunga BI Rate mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset.  Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi. Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik akan inflasi (jalur ekspektasi).  Penurunan suku bunga yang diperkirakan akan mendorong aktifitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi.  Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu (time lag).  Time lag masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain.  Jalur nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar bekerja sangat cepat.  Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan tarnsmisi kebijakan moneter.  Apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI rate biasanya sangat lambat.  Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu.  Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi  sektor riil sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter 2.6 Tujuan Kebijakan Moneter Di bawah ini adalah tujuan dari dilakukannya Kebijakan Moneter: a)          Stabilitas Ekonomi Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang/jasa dan arus uang berjalan seimbang. b)        Kesempatan Kerja Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. c)      Kestabilan Harga Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. d)     Neraca Pembayaran Internasional Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi. 2.7  Pengaruh Kebijakan Moneter Melalui instrumen (Opersasi pasar terbuka, tingkat diskonto, cadangan minuman,himbauan, dll) serta indikator moneter (tingkat bunga, jumlah uang beredar), kebijakan di bidang moneter akan mempengaruhi perekonomian, yang terlihat dari perubahan pendapatan nasional/GDP, tingkat inflasi,  jumlah penganngguran dan neraca pembayaran). Meskipun demikian kebijakan pemerintah lainnya juga turut mempengaruhi beberapa indikator perekonomian tersebut. Jumlah uang beredar merupakan salah satu indikator kebijakan moneter yang sangat penting dan memiliki peranan yang besar karena dampak langsungnya pada perekonomian Indonesia. 3.     Hubungan Antara Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga. Study Kasus BI : kebijakan moneter bias ketat masih diperlukan 1 bulan Jakarta (ANTARA News) - Kebijakan moneter bias ketat masih diperlukan sepanjang 2015, karena upaya menjaga stabilitas perekonomian yang masih dibayangi berbagai tekanan ekonomi global, dan ancaman laju inflasi dari domestik. "Lupakan pertumbuhan jika tanpa stabilitas, maka kecenderungan kami mengenai kebijakan moneter bias ketat masih akan dijaga," kata Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo pada seminar "ANZ Economic Outlook 2015" kerjasama PT Bank ANZ Indonesia dengan LKBN Antara diJakarta, pada kamis malam pernyataan dari Perry tersebut sekaligus menjawab pertanyaan Mantan Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan Dorojatun Kuntjoro Jakti dalam seminar. Dorojatun mengkhawatirkan takaran kebijakan moneter ketat di Indonesia tidak diimbangi dengan kebijakan fiskal yang kuat, untuk mengantisipasi tekanan ekonomi global. Menurut Perry, secara umum respon kebijakan untuk mengantisipasi tekanan global dan juga domestik mencakup tiga kebijakan. Pertama,bauran kebijakan moneter dan fiskal. Kedua, kebijakan moneter dan makro ekonomi. Kemudian kebijakan moneter dengan keadaan structural perekonomian. Tiga aspek ini terus berjalan, dan telah ada sinkronisasi," ujarnya. Menurut dia, meskipun BI masih mempertahankan kebijakan moneter ketat, namun secara makro dan finansial, tekanan terhadap likuiditas telah berkurang. Maka dari itu, menurutnya, Bank Indonesia berani memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2015 akan berada di 15-17 persen. Perkiraan otoritas moneter ini, ujarnya, sangat optimistis karena realisasi pertumbuhan kredit hingga akhir 2014 saja hanya 12 persen. "lending telah kita naikkan, ini karena kebijakan suku bunga, prospek, dan likuiditas keuangan menunjukkan sentimen positif," kata dia. Secara umum, Perry optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2015 akan lebih baik dibanding 2014. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2015 berada di rentang 5,4 - 5,8 persen. "Catatan lainnya, defisit neraca transaksi berjalan masih di kisaran tiga persen terhadap PDB, karena tahun ini lebih banyak belanja pemerintah yang akan mendorong impor barang modal," ujarnya. Di kesempatan yang sama, Chief Economist South Asia, ASEAN and Pacific ANZ Glen Maguire memperkirakan Indonesia akan melewati masa perekonomian yang konstruktif di 2015, karena telah melakukan perbaikan signifikan pada fundamental perekonomian. "Ini akan meletakkan dasar untuk siklus pertumbuhan tahunan yang lebih kuat. Indonesia akan muncul sebagai kekuatan ekonomi besar di Asia ke depannya," ujar dia. CEO ANZ Indonesia Joseph Abraham memuji kebijakan pengalihan belanja subsidi BBM yang dijalankan pemerintah Indonesia. Kebijakan pengalihan subsidi itu, kata dia, sangat diperlukan untuk mengekspansi pembangunan dan menyehatkan ruang fiscal pemerintah. "Meskipun ada volatilitas di eksternal, Indonesia tetap menarik bagi investor," ujar dia. Hasil Analisis Berrita Dari berita diatas dapat disimpulkan bahwa Menurut Deputi Gubernur BI Prerry kebijakan moneter pada tahun 2015 masih terjaga.Kebijakan moneter ketat adalah kebijakan dengan mengurangi penawaran uang dalam upaya membatasi perekonomian. Di berita diatas juga disebutkan bahwa pemerintah melakukan bauran kebijakan. Bauran kebijakan adalah kombinasi kebijakan fiskal dan moneter. Bauran kebijakan yang meliputi penurunan belanja pemerintah dan peningkatan penawaran uang akan lebih mengutamakan belanja investasi daripada belanja pemerintah. Alasanya adalah penawaran uang yang meningkat maupun penurunan pembelian pemerintah akan menyebabkan tingkat bunga turun, yang akan menyebabkan peningkatan investasi yang direncanakan.             BI menyatakan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit perbankan akan membawa pengaruh besar ditahun 2015 sebesar 15-17% karena kebijakan suku bunga, prospek, dan likuiditas keuangan menunjukkan sentimen positif . BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 berada di rentang 5,4 - 5,8 persen. Dengan catatan lain defisit neraca transaksi berjalan masih di kisaran tiga persen terhadap PDB, karena tahun ini lebih banyak belanjaan pemerintah yang akan mendorong impor barang modal. Faktor yang menyebabkan tingginya suku bunga pinjaman di Bank adalah keuntungan. Dimana semakin tinggi tingkat keuntungan atau margin yang diharapkan suatu bank cenderung akan membuat nilai suku bunga pada bank tersebut tinggi. Dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,4-5,8 ini mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat karena jumlah uang yang beredar meningkat ,maka akan meningkat pula pertumbuhan ekonomi, sedangkan apabila jumlah uang yang beredar turun maka pertumbuhan ekonomi akan turun pula. Pemerintah harusnya lebih mengantisipasi kejadian meningkatnya pertumbuhan kredit perbankan karena masyarakat indonesia sebagian besar kegiatannya bertumpu pada aset keuangan kredit perbankan. Pemerintah perlu melaksanakan kebijakan moneter melalui pengelolaan atau pengaturan sistem pengkreditan secara dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi struktur potensi ekonomi masyarakat daerah yang akan digerakkan.  DAFTAR PUSTAKA Sukirno, Sadono,2003, Pengantar Ekonomi Mikro, Raja Gafindo Persada, Jakarta Case, Karl dan Fair, Ray.2007. Prinsip Prinsip Ekonomi. Edisi 8. Jakarta:Penerbit Erlangga Mankiw,N.G,Quah,E.,Wilson, P.  2012. Pengantar   Ekonomi   Makro.   Edisi  Asia.Jakarta:  Salemba  Empat              Eleraning Gunadarma 2010.http://elearning.gunadarma. ac.id/docmodul/ kebijakan_fiskal_moneter/bab5-kebijaksanaan_moneter.pdf (Diakses Jumat, 6 Maret 2015, pukul 11.50 WIB Shvoong. Pengertian dan Macam Kebijakan Moneter.http://id.shvoong.com/ pengertian-dan-macam-kebijakan-moneter/#ixzz1saKwKC2. (Diakses jumat, 6 Maret 2015, pukul 12.30 WIB http://m.antaranews.com/berita/bi--kebijakan-moneter-bias-ketat-masih-diperlukan ( diakses jumat, 6 maret 2015 pukul 14.00)